Bagaimana kebijakan pemerintah orde baru didalam memulihkan keamanan dan kesejahtetaan rakyat infonesiaawal pemerintahan orde baru

Setelah G30S/PKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan mengarah pada PKI, akhirnya ditarik kesimpulan PKI dituding sebagai dalang dari gerakan itu. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat kepada PKI. Kemarahan rakyat itu diikuti dengan demonstrasi-demonstrasi yang semakin bertambah gencar menuntut pembubaran PKI berserta ormas-ormasnya dan tokoh-tokohnya harus diadili. Sementara itu untuk mengisi kekosongan pimpinan AD, pada tanggal 14 Oktober 1965, pangkostrad/pangkopkamtib Mayjen Soeharto diangkat sebagai Menpangad. Bersamaan dengan itu diadakan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI.Masyarakat luas yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat membentuk kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan para pendukung G30S/PKI yang didalangi oleh PKI, mereka menuntut dilaksanakannya penyelesaian pokitis terhadap mereka yang terlibat dalam gerkan itu. Kesatauan Aksi yang muncul tersebut antara lain:Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI),Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.Kesatuan Aksi tersebut tergabung dalam Front Pancasila yang kemudian terkenal dengan sebutan Angkatan 66. Mereka yang tergabung dalam dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi-demonstrasi dijalan-jalan raya. Pada tanggal 8 Januari 1966 mereka menuju gedung Setneg dengan mengajukan peryataan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan tidak dapat dibenarkan. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila berkumpul dihalaman Gedung DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) yang isinya sebagai berikut:Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya,Pembersihan Kabinet Dwikkora,Penurunan harga-harga barang.Pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora di istana Bogor. Dalam sidang itu hadir para wakil mahasiswa. Presiden Soekarno menuduh Aksi-aksi mahasiswa didalangi oleh CIA (Central Intelligence Agency) Amreika Serikat. Kemudian pada tanggal 21 Pebruari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan Kabinet. Ternyata dalam perubahan tersebut masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat G30S/PKI. Kabinet baru ini dikenal dengan sebutan Kabinet Seratus Menteri.Pada saat pelantikan kabinet pada tanggal 24 Pebruari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju istana merdeka. Alsi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa. Hal ini menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa UI yang bernama Arif Rahman Hakim.Perkembangan Kekuasaan Orde BaruDengan Supersemar Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali itu. Dengan berkuasanya Soeharto sebagai pemegang tampuk pemerintahan negara RI sebagai pengganti Presiden Soekarno, maka dimulailah babak baru yaitu sejarah Orde Baru.Pada hakikatnya Orde baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa lampau. Disamping itu juga berupaya menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.Sebagai jawaban dari Tritura, maka diambil kebijakan sebagai berikut:Pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang membubarkan PKI dan Ormasnya pada sidang MPRS dengan Tap MPRS no. IV/MPRS/1966 dan tap MPRS no. IX/MPRS/1966.Pelarangan paham dan Ajaran Komunisme/marxisme – Lenimisme di Indonesia dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966;Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.Setelah peristiwa G30S/PKI, negara RI dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya kepemimpinan Soekarno dalam mengambil keputusan atas peristiwa itu. Sementara itu parpol-parpol terpecah belah dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan, atra penentang dan pendukung kebijakan Soekarno. Selanjutnya terjadilah situasi konflik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.Melihat situasi konflik antara masyarakat pendukung Orde lama dengan Orde baru semakin bertambah, DPR-GR berpendapat bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstitusional. Pada tanggal 3 Pebruari 1967 DPR-GR menyampaikan resolusi dan memorandum yang berisi anjuran kepada ketua Presidium kabinet Ampera agar segera dilaksanakan SI MPRS.Pada tanggal 20 Pebruari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan tersebut dikukuhkan didalam SI MPRS. MPRS dalam tap No. XXXIII/MPRS/1967 mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari soekarno dan megangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Dengan adanya tap MPRS itu, situasi konflik yang merupakan sumber instabilitas politik telah berakhir secara konstitusional.